Oleh : Radjiman Arif
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ujian serius pada musim kemarau 2026. Namun, respons pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berjalan sebagai masalah daerah semata. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan, memimpin koordinasi, mengerahkan unsur TNI-Polri, dan memastikan penanganan bergerak dalam satu komando. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa negara hadir ketika keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi menghadapi ancaman asap serta kebakaran.
Langkah Presiden Prabowo ke Kalimantan pada 22 Agustus menjadi penanda penting. Kepala Negara memimpin koordinasi penanganan karhutla dan mengarahkan pengerahan pejabat utama TNI-Polri di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Instruksi utamanya adalah mempercepat pemadaman, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan penegakan hukum berjalan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dengan komando yang jelas, pemerintah berupaya mencegah penanganan berjalan sendiri-sendiri dan memastikan seluruh kekuatan bergerak berdasarkan prioritas yang sama.
Prabowo kemudian melanjutkan perhatian ke Sumatra. Pada 24 Agustus, Presiden bertolak menuju Pekanbaru, Riau, untuk meninjau langsung penanganan karhutla, dengan perhatian berikutnya diarahkan ke Jambi dan Sumatera Selatan. Langkah ini relevan karena tekanan karhutla masih tinggi di sejumlah wilayah Sumatra. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi memilih memeriksa kondisi lapangan dan memastikan keputusan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan. Kehadiran Presiden juga memberikan pesan kuat kepada seluruh jajaran bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas bersama.
Dalam kerangka tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat, terkoordinasi, dan terpadu. Menurut Sjafrie, seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait. Orientasi utamanya adalah mengendalikan titik kebakaran sekaligus mencegah dampaknya meluas sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keamanan wilayah tetap terjaga.
Pernyataan Sjafrie memperlihatkan bahwa pemerintah memahami karakter karhutla yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Pemadaman membutuhkan personel dan peralatan, sementara pencegahan membutuhkan pemantauan, koordinasi, dan kesiapsiagaan. Karena itu, penguatan komando menjadi penting untuk memastikan setiap unsur mengetahui peran, wilayah tanggung jawab, serta kebutuhan dukungan yang harus dipenuhi secara cepat. Sinergi tersebut juga memungkinkan pemerintah merespons perubahan situasi di lapangan dengan lebih terukur.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa perhatian Presiden tidak berhenti pada pemadaman. Presiden ingin memastikan titik api benar-benar padam dan keputusan di lapangan dijalankan secara cepat, terpadu, dan tepat. Teddy juga menyampaikan arahan agar sistem pencegahan diperkuat melalui sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, serta kesiapan desa-desa rawan karhutla. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari sekadar respons menjadi pencegahan berkelanjutan.
Teddy juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, gubernur, pangdam, dan kapolda agar langkah pencegahan tidak terputus. Pemerintah akan mengevaluasi penyebab kebakaran secara menyeluruh dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, kebijakan penanganan karhutla mencakup tiga lapisan sekaligus: pemadaman, pencegahan, dan penegakan hukum. Ketiganya perlu berjalan bersamaan agar hasil penanganan tidak bersifat sementara.
Keseriusan tersebut semakin terlihat dari penguatan operasi di lapangan. Pemerintah menambah dukungan water bombing, personel darat, patroli, pemantauan hotspot, dan operasi modifikasi cuaca. Polri juga melaporkan 72 tersangka dalam perkara karhutla yang ditangani hingga 21 Agustus 2026 di sembilan wilayah kepolisian. Penegakan hukum tersebut penting agar penanganan tidak berhenti setelah api padam, tetapi juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik pembakaran yang melanggar aturan. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memiliki konsekuensi hukum.
Bagi masyarakat, pendekatan terpadu pemerintah memberikan pesan penting bahwa penanganan karhutla bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari perlindungan warga. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, mobilitas, serta kegiatan ekonomi. Karena itu, kecepatan negara dalam mengendalikan titik api memiliki dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Penanganan yang cepat juga membantu mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar apabila kebakaran meluas.
Tantangan karhutla tentu tidak ringan, terutama ketika kemarau dan kondisi cuaca meningkatkan risiko kebakaran. Namun, respons pemerintah memperlihatkan kesiapan untuk menggabungkan kepemimpinan politik, kekuatan pertahanan dan keamanan, kapasitas pemerintah daerah, teknologi pemantauan, serta penegakan hukum. Konsistensi koordinasi menjadi kunci agar langkah darurat hari ini dapat berkembang menjadi sistem pencegahan yang lebih permanen pada masa mendatang. Penguatan sistem peringatan dini, ketersediaan sumber air, dan kesiapan personel di daerah rawan harus terus menjadi bagian dari strategi nasional.
Pada akhirnya, keputusan Presiden Prabowo untuk turun langsung dari Kalimantan kemudian melanjutkan peninjauan ke Sumatra menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Penguatan komando, percepatan pemadaman, pencegahan titik api baru, dan penindakan terhadap pelanggaran merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling melengkapi. Jika koordinasi dan konsistensi ini terus dijaga, negara tidak hanya mampu merespons karhutla, tetapi juga membangun perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dan lingkungan. Inilah bentuk nyata negara hadir: cepat bertindak, terukur dalam mengambil keputusan, dan tegas memastikan Indonesia tetap aman, sehat, serta terlindungi.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
